TIGA ORGANISASI SEPARATIS ‘BUKA-BUKAAN’ DI GENEWA

Dari kiri: Louis Nousy, Willem Sopacua, Mr. Antonio Stango, Yusuf Daud dan Martha Meijer (unpo.org)

ZONADAMAI.com: Pada tanggal 14 Maret 2014 lalu di Geneva, Swiss berlangsung kegiatan UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization) yang menggelarside event tentang “Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia” dengan menggundang beberapa perwakilan dari organisasi separatis seperti ASNLF, RMS dan Republik Papua Barat.

Side  event tersebut dimoderatori oleh Mr. Antonio Stango dari Nonviolent RadicalParty yang dimulai dengan gambaran situasi HAM di Indonesia oleh Mrs. Martha Meijer yang juga merupakan penasihat HAM independen berbasis di Belanda yang berfokus pada Indonesia.

Selanjutnya para perwakilan dari organisasi separatis di Indonesia memberikan presentasi atas pelanggaran HAM mulai dari Aceh yang diwakili oleh Yusuf Daud, Maluku Selatan oleh Willem Sopacua dan Papua Barat oleh Louis Nousy. Semua argumentasi mereka memiliki kesamaan bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap kelompok separatis yang notabene adalah juga penduduk asli Negara itu.

Acara pun ditutup oleh pidato Mr. Antonio Stango yang menekankan pentingnya menemukan resolusi damai untuk konflik yang sedang berlangsung.

Kritik terhadap UNPO

Valery Tishkov, Direktur Institute of Ethnology and Anthropology di RussianAcademy of Sciences dan bekas Menteri Rusia untuk kebangsaan, mengkritik UNPO dengan menyatakan:

“Aktivitas UNPO di Den Haag mulai menyimpang ketika bendera rejim dan organisasi separatis yang muncul setelah bubarnya Uni Soviet dan Yugoslavia dikibarkan di atas markasnya. Dalam hubungannya dengan persaingan geopolitik dan eforia Barat tentang membangun kembali dunia paska komunis, ‘ketidak terwakilan’ dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap keteraturan daripada sebagai suatu peningkatan, sebagai suatu proses keluar dari sistem daripada memperoleh suara seseorang di dalamnya.“

Sepertinya kritik tersebut sangatlah mengena, melihat situasi yang ada saat inidalam UNPO. Bendera-bendera separatis berkibar di sana dengan bebasnya tanpa memperdulikan harkat dan martabat suatu negara yang justru merasa terinjak-injak hak asasinya sebagai bangsa yang berdaulat.

Bendera-bendera separatis dikibarkan sebelum side event dimulai (unpo.org)

Wajarlah argumentasi para wakil dari organisasi separatis tersebut seragam, karena bagi mereka HAM dapat dijadikan wahana untuk merealisasikan mimpinya yakni mendirikan negara dalam negara. Apalagi mendapat dukungan pula dari organisasi internasional semacam UNPO, walau ‘unrepresented’ tapi bagi mereka (separatis) adalah suatu kemajuan diplomasi yang luar biasa dalam kancah dunia internasional.

Pidato Mr. Antonio Stango yang menekankan pentingnya menemukan resolusi damai untuk konflik yang sedang berlangsung, adalah sesuatu yang absurd karena faktanya konflik itu diciptakan oleh mereka (separatis) itu sendiri. Negara yang berdaulat di manapun pastinya akan memerangi organisasi separatis yang merongrong kedaulatannya, karena hal itu merupakan tindakan makar terhadap negara dan bukan merupakan pelanggaran HAM. [Kompasiana]

Read More...

Menelisik Tabir Koalisi Mualem - Prabowo

Banyak diantara kita yang syok ketika mendapati fakta bahwa, Partai Aceh yang mengklaim diri sebagai pembela rakyat dan kepentingan Aceh, telah berkoalisi dengan Gerindra, sebuah partai yang dimiliki oleh Prabowo Subianto.  Lalu benarkah bahwa koalisi tersebut sebagai bukti bahwa Aceh seksi dimata mantan Danjen Kopassus itu secara politik? Ataukah ada hal lain yangmelahirkan “perkawinan” itu?.

Untuk mencari jawaban yang benar dari pertanyaan diatas, kita harus menelaah dulu siapa sebenarnya Prabowo Subianto tersebut. Lelaki tambun mantan petinggi Kopassus itu adalah seorang prajurit yang telah menyerahkan segenap jiwa raganya untuk keutuhan Negara Kolonial Republik Indonesia (NKRI). 

Dia adalah seorang yang berpandangan ultra nasionalis –mencintai Jawa centris (nasional) secara berlebihan)--. Maka tidak heran, ketika masih aktif di Kopassus, dia adalah orang yang paling anti terhadap gerakan pemisahan diri dari NKRI. Untuk itulah dia bertempur habis-habisan membabat setiap gerakan perlawanan, termasuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kampayenya di pulau Jawa saat itu adalah menjaga keutuhan NKRI. Dan khusus untuk Aceh, misi yang dia emban adalah tembak GAM dan basmi semua elemen perlawanan, untuk memastikan agar Sumber Daya Alam (SDA) Aceh tetap dikelola oleh NKRI melaluiExxon Mobil (ini adalah salah satu misi penerjunan Kopassus ke aceh saat itu). Pengamanan proyek vital milik kolonial di Aceh adalah harga mati. 

Pasca “terbuang” dari elit militer, dan pasca damai antara NKRI dan Aceh, mau tak mau, Prabowo harus melakukan pendekatan lain terhadap Aceh. Hal ini tidak terlepas dari jabatannya yang sekarang yaitu ketua partai dan seorang pebisnis. Untuk itu dia harus melakukan re-deal dengan pemimpin GAM yang  dianggapnya stupit

Untuk apa membangun deal-deal baru itu semua. Tidak lain dan tidak bukan, adalah karena murni bisnis semata. Dimata Prabowo, secara politik Aceh tidak seksi. Negeri pendudukan ini hanya memiliki 5 juta jiwa penduduk. Tentu, dilihat secara nasional, siapapun tahu, suara rakyat Aceh (dalam kancah pemilu nasional) tidak punya arti. Bahkan kalau boleh jujur, tidak dihitung sebagai daerah yang menguntungkan. 

Namun, bila ditelisik dari sudut pandang ekonomi Aceh adalah ladang “emas” yang menggoda untuk digarap. Umpama gadis cantik, Aceh adalah perempuan muda yang  aduhai serta masih layak untuk “ditiduri” karena mewarisi kekayaan orang tuanya yang berlimpah. 

Koalisi yang dibangun dengan Partai Aceh adalah murni untuk bisnis (ekonomi kapitalis) serta  menjaga kelangsungan bisnis adiknya, Hasyim Djojohadikusumo ,  di Aceh, dan untuk memastikan, agar potensi SDA yang ada di serambi, berada dibawah kendali Prbowo. 

Anda tentu bertanya, apa bisnis adiknya di tanoh indatu? Di blok Singkil, adik mantan menantu Soeharto itu adalahNation Petroleum sebuah perusahaan minyak bumi dan gas, yang sedang melakukan penelitian di wilayah itu untuk mengetahui kondisi wilayah, sosial, dan budaya masyarakat setempat jika deposit migas di wilayah itu nantinya dieksplorasi bahkan dieksploitasi. 

Bukan hanya blok Singkil yang menjadi incaran Prabowo dan Hasyim. 

Temuan ladang migas baru di pantai timur Aceh juga menjadi target mereka. Sebab, menurut data sementara, cadangan minyak dan gas di enam kabupaten di pantai timur jauh lebih besar dibandingkan blok Singkil. Bahkan jauh diatas yang dimiliki oleh ladang gas Arun yang hampir habis “diperkosa” oleh pusat itu. 

 Di sisi yang lain, saat ini Provinsi Aceh memiliki 25 sumur penghasil minyak dan gas (migas). Selain itu, di Aceh  juga terdapat 12 pengeboran sumur eskplorasi.  Ini merupakan salah satu investasi besar bila dikembangkan dengan baik. Demikian ungkap kepala perwakilan sumbagut SKK Migas Bahari Abbas, usai pertemuan di pendopo Gubernur Aceh, Rabu (29/1).  (The Globe Journal.com: Aceh Punya 25 Sumur Migas. Kamis, 30 januari 2014)

Di bidang perhutanan, Prabowo juga memiliki Tusam Hutani Lestari berada di Nanggroe Aceh Darussalam. Area nya meliputi kawasan pegunungan di Aceh Tengah, sehingga menyediakan iklim yang sempurna bagi pertumbuhan Pinus Mercusii sebagai sumber bahan baku utama kertas gelondongan. Konsesi berlaku hingga tahun 2042 untuk area sebesar 97.300 hektar.

Sebuah Koalisi Salah Kaprah

Apa yang saya sebutkan di atas tadi merupakan alasan kuat, mengapa Prabowo mau datang ke Aceh. Ini bukan persoalan politik. Permohonan maaf Prabowo atas kesalahan masa lalu Kopassus di Aceh, bukan karena dia menyadari bahwa mereka pernah salah, namun lebih kepada basa-basi murahan, agar rakyat Aceh melupakan duka lara, dan dia mudah masuk untuk “menikmati” SDA yang dimiliki oleh Aceh.

Tidak sadarkah Mualem tentang hal ini? Saya tidak tahu jawabannya. Namun dalam kacamata saya, kalaulah Mualem beralasan koalisi dengan Gerindra murni pilihan politik demi menaklukkan Jakarta, saya kira ini sebuah kesalahan. Mengapa? Karena Gerindra dan Prabowo bukanlah sebuah partai besar. Dia juga bukan pula kandidat yang sangat kuat untuk dapat memenangkan kursi presiden. Konon lagi, dia adalah serdadu yang ditolak dimanapun, karena catatan merahnya dalam konteks pelanggaran HAM. 

Masih ada Jokowi yang lebih berpeluang menang sebagai RI 1. Lalu timbul tanya baru. Mengapa tidak dengan PDI P saja koalisi itu dibangun? Mengapa harus Gerindra? Bahkan, mengapa tidak dengan Golkar atawa kembali “bersetubuh” dengan Demokrat? 

Jadi, bagi siapapun yang masih waras, percayalah, Prabowo tidak pernah merasa bersalah terhadap Aceh. Sebagai seorang yang berpandangan ultra nasionalis, tindakannya dimasa lalu terhadap penzaliman Aceh, dia anggap benar. Sebab berhasil menjaga keutuhan NKRI dan tetap tunduk ke Jawa.

Lalu bila Mualem beralasan, kehadiran Prabowo akan membuat Aceh maju, kita harus bertanya maju dari segi apa? Apakah rencana pembangunan pabrik ban dan pabrik padi adalah jawabannnya? Kalau ya, sungguh murah trade yang dibangun oleh orang nomor dua di Aceh itu. Murah sekali nyawa orang Aceh, bila hanya diukur dari sudut pandang ekonomi.

Dalam konteks ini, saya menilai, koalisi yang dibangun salah kaprah. Mualem selaku petinggi PA, tidak sensitif dengan derita rakyat Aceh. Ini sebuah tusukan yang amat menyakitkan. Padahal, semua tahu, persoalan Aceh belum selesai sampai saat ini. Belum ada serdadu yang mengaku salah secara kesatria. Negara –sebagai induk semang serdadu—sampai detik ini, belum mengakui bahwa pelanggaran HAM berat pernah terjadi di Aceh.

Hanya demi kilang padi dan pabrik ban, kemudian Mualem memaksa kita melupakan kejahatan mereka? Sungguh naif sekali. Saya selaku rakyat jelas tidak bisa menerima itu. Luka yang ada belum sembuh. 

Ini bukan soal uang dan pekerjaan. Ini soal marwah dan tenggang rasa. Bisa jadi, sebagai kombatan GAM, Mualem tidaklah kehilangan keluarga dekatnya, sehingga mudah melupakan semua itu. Bagaimana dengan rakyat Aceh yang ayahnya dibunuh, anaknya diperkosa, ibunya dimutilasi, abangnya dihilangkan? Apakah mereka sudah bisa memaafkan?

Bicara soal pembangunan ekonomi, kalau boleh jujur. Tanpa berkoalisi dengan Gerindra pun, Aceh mampu mandiri. Uang kita terlalu banyak hari ini dari bagi hasil migas dan otonomi khusus. Ditambah lagi APBA reguler. 

Namun lagi-lagi. Ini soal kemampuan dan kejujuran. Aceh sampai detik ini masih gagal bangkit dengan uang yang banyak itu. Penguasa Aceh terjebak dalam pusaran praktik KKN. Ini tidak bisa dipungkiri.

Kita harus ingat. Yang kita butuhkan hari ini bukanlah pabrik padi dan ban itu yang hanya mampu menampung ribuan orang itu (konon katanya). Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang adil, berani tegas dan merakyat.

Darah dan nyawa tentu tak bisa diukur dengan pabrik ban. Sebab itu tidak pernah bisa disandingkan. Ada hal yang lebih penting. Yaitu KKR Aceh. Ini adalah kunci untuk menjawab persoalan korban pelanggaran HAM di Aceh. Sudah sampai dimana sekarang? Mari buka mata.

***

Seorang sahabat, tadi malam (Rabu/12/3/2014) bertanya kepada saya. "Bro, jangan-jangan Mualem telah membangun deal lain dengan Prabowo. Sehingga dia mau bekerjasama dengan musuh rakyat Aceh itu,"

Saya menjawab "Kalau soal itu, aku tak tahu. Bisa ya bisa tidak. Namun sebagai pribadi, aku tidak berani menduga, karena aku tak tahu dan tak pernah melihat,"

Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan lagi, secara politik Aceh tidak seksi. Namun secara ekonomi ya. Dan Prabowo sedang mengincar itu. []

Langsa, 13 Maret 2014. Ruang sempit demokrasi.

Note: Tulisan ini bukan bentuk provokasi. Namun sebagai media pencerahan, agar pola pikir kritis itu harus dibangun, supayatidak menelan mentah-mentah janji manis penguasa.

Read More...